Nekat, Wartawan Gadungan Bagi Kartu Pers

Ilustrasi                      primaironline.com

GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com — Setelah melakukan pemerasan secara langsung dengan meminta uang jalan kepada beberapa kepala desa di Gunung Kidul, wartawan gadungan kembali beraksi. Kali ini wartawan gadungan membagi-bagikan kartu pers kepada sejumlah perangkat desa.
Kepala Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Sularti mengatakan, para wartawan dari media yang tidak jelas tersebut saat ini masih berkeliaran. Bahkan, belum lama ini wartawan tersebut sempat membagikan kartu pers kepada sejumlah perangkat desa.
"Bahkan, kabag saya (Desa Beji) ada yang menerima kartu pers tersebut dan dia sempat menunjukkan kepada saya katanya dari wartawan itu," kata Sularti, Senin (30/5/2011).
Para wartawan tersebut juga sempat membuka biro dengan nama media yang tak jelas. Pembukaan kantor biro tersebut bertempat di Dusun Beji, Desa Beji, Ngawen, dan sempat menghadirkan sejumlah Muspika Kecamatan Ngawen pada pertengahan Mei 2011.
"Umbul-umbul dengan nama medianya juga telah terpasang waktu itu, tetapi sampai sekarang, ya, tidak beredar," imbuhnya.
Informasi Sularti tersebut akhirnya direspons oleh Ketua Forum Wartawan Gunung Kidul (FWG) Agus Waluyo.
Menurut dia, belum lama ini pihaknya juga sempat dimintai izin oleh oknum wartawan dari media yang belum jelas. "Memang ada wartawan tak jelas yang membagikan kartu pers kepada sejumlah perangkat desa. Mereka memang membagikan koran atau tabloidnya, dengan isi berita sesuai dengan orang yang akan diberi," ujarnya.
Agus berharap agar Pemkab Gunung Kidul lebih selektif dalam memberikan izin terhadap media yang tidak jelas tersebut karena dikhawatirkan berdampak buruk bagi masyarakat, terutama insan pers yang resmi. 

Sumber: kompas.com

Selasa, 31 Mei 2011 | 03:59 WIB

Penerapan KTP Elektronik(e-KTP) Tahun 2011 di Kabupaten Pemalang

Jurangmangu 5 mei 2011,Dalam rangka penjabaran Visi tertib administrasi kependudukan Tahun 2015 sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang penerapan KTP yang berbasisNomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah dirubah Perpres Nomor 35 TAHUN 2010,serta Inpres Nomor 1 Tahun 2010, Kementrian Dalam Negeri RI menerapkan kebijakan KTP Elektronik (e-KTP)di 197 Kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Pemalang,demikian di ungkapkan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang Pengkajian dan Penyuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada acara Monev di desa Jurangmangu kecamatan Pulosari,lebih lanjut di katakan bahwa untuk tahap pertama pembuatan e-KTP ini tanpa biaya semua di tanggung oleh Pemerintah Pusat.adapun tujuan diterapkannya e-KTP adalah untuk mewujudkan kepemilikan 1 KTP untuk 1 Penduduk yang memiliki Keamanan dan Rekam Elektronik data Kependudukan yang berbasis NIK secara Nasional
MANFAAT e-KTP BAGI MASYARAKAT,BANGSA DAN NEGARA
1.untuk mencegah dan menutup kemungkinan adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian Hukum bagi masyarakat
2.untk mendukung terwujudnya Data Base Kependudukan yang akurat,khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang Identik dengan data penduduk Potensial pemilih Pemilu(Dp4),sehingga data pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi.
3.dapat mendukung peningkatan keamanan Negara sebagai dampak Positif dari tertutupnya peluang KTP ganda atau Palsu,dimana selama ini pelaku kriminal termasuk teroris slalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu
4.bahwa e-KTP merupakan KTP Nasional yang sudah memnehi semua ketentuan yang di atur dalam UU No 23 Tahun 2006 dan Perpres No 26 Tahun 2009,sehingga berlaku secara Nasional,sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan dari Lembaga Pemerintah dan Swasta,kerena tidak lagi memerlukan KTP setempat.
di ahir acara Monev di katakan bahwa E-KTP di kabupaten Pemalang akan dilaksanakan pada bulan September sampai Desember